Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan informasi atas laporan yang masuk ke KPK mengenai potensi korupsi dalam proyek pengadaan perangkat teknologi untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Menurut juru bicara KPK, pemanggilan terhadap Nadiem merupakan bagian dari klarifikasi awal dan bukan pemanggilan sebagai tersangka
"Benar, kami telah menjadwalkan pertemuan klarifikasi dengan Menteri Nadiem Makarim dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut," ujar juru bicara KPK dalam konferensi pers, Senin (tanggal fiktif).
Kasus yang sedang ditelusuri melibatkan dugaan markup anggaran pada pengadaan laptop dan perangkat pendukung yang diluncurkan melalui proyek digitalisasi pendidikan.
Proyek ini merupakan salah satu andalan program Merdeka Belajar dan bertujuan memperluas akses pembelajaran digital, terutama di daerah tertinggal.
Laporan menyebutkan adanya perbedaan signifikan antara harga pasar dengan harga pengadaan yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Selain itu, sejumlah perusahaan penyedia barang disebut-sebut memiliki afiliasi dengan oknum yang terkait dengan proyek tersebut.
Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri, dalam pernyataannya setelah menghadiri klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, menyatakan siap mendukung penuh proses hukum dan menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menoleransi praktik korupsi.
"Saya datang ke sini untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Kami di Kemendikbudristek mendukung penuh transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program negara," tegas Nadiem.
Sejumlah pihak menyoroti bahwa kasus ini berpotensi mempengaruhi kredibilitas dan kelanjutan program Merdeka Belajar, terutama jika terbukti ada pelanggaran yang sistemik.
Namun demikian, para pemerhati pendidikan berharap agar penyelidikan ini tidak menghambat laju reformasi pendidikan yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Dalam waktu dekat, KPK juga dijadwalkan memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Kemendikbudristek serta pihak-pihak swasta yang terlibat dalam tender proyek.
Lembaga antirasuah ini menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyelidikan dengan independen dan profesional.
